FILE POLITIK PEMERINTAHAN

1. Implementasi Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon
2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Jepara Tahun 2007
3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4. Persepsi Masyarakat Mengenai Status Incumbent Calon Kepala Daerah Dalam PILKADA Kota
5. Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kuwu Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat
6. PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENETAPAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN NATUNA
7. Persepsi Masyarakat tentang Kepemimpinan Lurah di Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur
8. IIMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
9. Implementasi Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon
10. Peranan Lurah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat DiKelurahan Tanjung Baru Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung
11. Kajian Akademis Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Studi Kasus Pada Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah
12. PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
13. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BOYOLALI
14. HUBUNGAN KERJA ANTARA CAMAT DAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)
15. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2007 di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur
16. PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA LARANGAN DALAM KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN
17. Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kota Prabumulih
18. KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DI KABUPATEN LUWU UTARA
19. Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
20. KPUD Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Pada Persiapan Pilkada 2008 Di Kota Sukabumi
21. PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN GOWA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR SECARA LANGSUNG DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007
22. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA DI DESA CIGEDOG KECAMATAN KERSANA KABUPATEN BREBES
23. PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENSOSIALISASIKAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2008 DI PROVINSI JAWA TENGAH
24. PERKEMBANGAN POLITIK DI KOTA JAMBI
25. IMPLEMENTASI KEWENANGAN SEBAGIAN ADMINISTRASI BIDANG KEPENDUDUKAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT (Kajian Administrasi Kependudukan di Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang)
26. PELAKSANAAN BHAKTI SOSIAL TERPADU DALAM MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA DIMONG KECAMATAN MADIUN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
27. # Implementasi Kebijakan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kabupaten Sumbawa Barat ( Study Kasus Perubahan Desa Bugis Menjadi Kelurahan Bugis Berdasarkan Permendagri No.28 Tahun 2006 )
28. UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN OTONOMI DESA MELALUI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA MISKIN (STUDI KASUS PEMBERDAYAAN OTONOMI DESA DI KABUPATEN JEMBER)
29. PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MADIUN DALAM PILKADA LANGSUNG (Tinjauan Menurut Golongan Profesi)
30. PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MADIUN DALAM PILKADA LANGSUNG (Tinjauan Menurut Golongan Profesi)
31. Pelayanan Izin Mendirkan Bangunan (IMB) di Kecamatan Sitiung Kaen Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat
32. Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto)
33. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJA- SAMA SISTER CITY ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PEMERINTAH KOTA KOCHI (JEPANG)
34. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Di Desa Sukajadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan
35. ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR
36. EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2006 DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
37. KINERJA KOMISI A (BIDANG PEMERINTAHAN) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
38. PERANAN PATAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG GUNA MENUNJANG PENDIDIKAN POLITIK PADA KABUPATEN GAYO LUE
39. IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI KABUPATEN BREBES (Studi Kasus Kemenangan Incumbent dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Periode 2007-2012 di Kabupaten Brebes)
40. PERANAN DINAS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DKI JAKARTA
41. Prospek Pemekaran Kecamatan Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (Studi ditinjau dari Kepmendagri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan)
42. KINERJA DEWAN KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTAMADYA JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
43. PERAN ADMINISTRATOR PEMBANGUNAN PASCA PEMEKARAN DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA
44. OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PANGKEP PROVINSI SULAWESI SELATAN
45. PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
46. KESIAPAN SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN REJOSO DALAM MELAAKSANAKAN KEBIJAKAN BUPATI PASURUAN TENTANG PELIMPAHN URUSAN PEMERINTAHAN
47. KESIAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT PADA TAHUN 2008
48. Pelaksanaan Koordinasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pasar Di Kabupaten Kutai Kartanegara
49. Kinerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Propinsi Jawa Timur
50. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA KALIMANTAN TIMUR
51. Analisis Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah
52. KINERJA DEWAN KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTAMADYA JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
53. Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menyelenggarakan Pilkada Langsung Pertama
54. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
55. Peranan Partai Politik Dalam Mengartikulasikan Kepentingan Masyarakat Di Kota Pasuruan
56. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur
57. ANALISIS POTENSI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KONAWE PERIODE 2008-2013
58. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERWAKILAN ANAK NAGARI ( BPAN ) TUJUAH KOTO TALAGO KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
59. PERANAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
60. PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI KOTA PAGAR ALAM
61. ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
62. PENGEMBANGAN OBJEK WISATA KEPULAUAN KRAKATAU OLEH DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN