LAYANAN TESIS
 
  1. Implementasi Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon
  2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Jepara Tahun 2007
  3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
  4. Persepsi Masyarakat Mengenai Status Incumbent Calon Kepala Daerah Dalam PILKADA Kota
  5. Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kuwu Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat
  6. PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENETAPAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN NATUNA
  7. Persepsi Masyarakat tentang Kepemimpinan Lurah di Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur
  8. IIMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
  9. Implementasi Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon
  10. Peranan Lurah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat DiKelurahan Tanjung Baru Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung
  11. Kajian Akademis Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Studi Kasus Pada Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah
  12. PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
  13. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BOYOLALI
  14. HUBUNGAN KERJA ANTARA CAMAT DAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)
  15. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2007 di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur
  16. PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA LARANGAN DALAM KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN
  17. Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kota Prabumulih
  18. KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DI KABUPATEN LUWU UTARA
  19. Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
  20. KPUD Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Pada Persiapan Pilkada 2008 Di Kota Sukabumi
  21. PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN GOWA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR SECARA LANGSUNG DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007
  22. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA DI DESA CIGEDOG KECAMATAN KERSANA KABUPATEN BREBES
  23. PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENSOSIALISASIKAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2008 DI PROVINSI JAWA TENGAH
  24. PERKEMBANGAN POLITIK DI KOTA JAMBI
  25. IMPLEMENTASI KEWENANGAN SEBAGIAN ADMINISTRASI BIDANG KEPENDUDUKAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT (Kajian Administrasi Kependudukan di Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang)
  26. PELAKSANAAN BHAKTI SOSIAL TERPADU DALAM MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA DIMONG KECAMATAN MADIUN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
  27. # Implementasi Kebijakan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kabupaten Sumbawa Barat ( Study Kasus Perubahan Desa Bugis Menjadi Kelurahan Bugis Berdasarkan Permendagri No.28 Tahun 2006 )
  28. UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN OTONOMI DESA MELALUI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA MISKIN (STUDI KASUS PEMBERDAYAAN OTONOMI DESA DI KABUPATEN JEMBER)
  29. PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MADIUN DALAM PILKADA LANGSUNG (Tinjauan Menurut Golongan Profesi)
  30. PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MADIUN DALAM PILKADA LANGSUNG (Tinjauan Menurut Golongan Profesi)
  31. Pelayanan Izin Mendirkan Bangunan (IMB) di Kecamatan Sitiung Kaen Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat
  32. Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto)
  33. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJA- SAMA SISTER CITY ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PEMERINTAH KOTA KOCHI (JEPANG)
  34. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Di Desa Sukajadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan
  35. ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR
  36. EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2006 DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
  37. KINERJA KOMISI A (BIDANG PEMERINTAHAN) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
  38. PERANAN PATAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG GUNA MENUNJANG PENDIDIKAN POLITIK PADA KABUPATEN GAYO LUE
  39. IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI KABUPATEN BREBES (Studi Kasus Kemenangan Incumbent dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Periode 2007-2012 di Kabupaten Brebes)
  40. PERANAN DINAS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DKI JAKARTA
  41. Prospek Pemekaran Kecamatan Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (Studi ditinjau dari Kepmendagri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan)
  42. KINERJA DEWAN KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTAMADYA JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
  43. PERAN ADMINISTRATOR PEMBANGUNAN PASCA PEMEKARAN DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA
  44. OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PANGKEP PROVINSI SULAWESI SELATAN
  45. PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
  46. KESIAPAN SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN REJOSO DALAM MELAAKSANAKAN KEBIJAKAN BUPATI PASURUAN TENTANG PELIMPAHN URUSAN PEMERINTAHAN
  47. KESIAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT PADA TAHUN 2008
  48. Pelaksanaan Koordinasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pasar Di Kabupaten Kutai Kartanegara
  49. Kinerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Propinsi Jawa Timur
  50. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA KALIMANTAN TIMUR
  51. Analisis Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah
  52. KINERJA DEWAN KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTAMADYA JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
  53. Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menyelenggarakan Pilkada Langsung Pertama
  54. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
  55. Peranan Partai Politik Dalam Mengartikulasikan Kepentingan Masyarakat Di Kota Pasuruan
  56. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur
  57. ANALISIS POTENSI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KONAWE PERIODE 2008-2013
  58. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERWAKILAN ANAK NAGARI ( BPAN ) TUJUAH KOTO TALAGO KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
  59. PERANAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
  60. PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI KOTA PAGAR ALAM
  61. ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
  62. PENGEMBANGAN OBJEK WISATA KEPULAUAN KRAKATAU OLEH DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
rida
10/23/2011 17:36:35

tesis tentang peraturan bupati tentang disiplin

Reply



Leave a Reply.

    Cara bertranksaksi :
    1. SMS ke                     0813 246 23174, dengan menyebutkan judul tesis yang anda inginkan dan alamat email anda untuk pengiriman file
    2. Kirim/Transfer             Rp. 150 ribu biaya pengiriman tesis ke : Bank Mandiri, No Rek 134-000-4386941 , a.n. LUSIANA
    3. SMS lagi bahwa anda telah melakukan transfer kemudian kami cek ke rekening dan segera mengirimkan email berisi tesis pesanan an

    WARNING!

    Terima kasih telah menjadikan tesis tersebut sebagai bahan referensi bukan sebagai bahan jiplakan. kami tidak mendukung plagiat, bahan tersebut disediakan sebagai referensi dalam penulisan tugas akhir, bila anda merasa keberatan karyanya kami tampilkan dan menjadi bahan referensi bagi para peneliti lainnya, bisa kami hapus dari daftar ini, silahkan hubungi ke alamat email *biaya tsb hanya sebagai pengganti biaya maintenance weblog, pencarian bahan, operasional pulsa dan connecting internet