FILE EKONOMI DAN MANAJEMEN 08/14/2010

1 Comment

 

1. ANALISIS BAURAN PEMASARAN JASA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPUTUSAN PEMASANGAN IKLAN OLEH KONSUMEN PADA PT. RADIO ARDAN SWARATAMA BANDUNG
2. PENGARUH BIAYA PENGEMBANGAN PRODUK TERHADAP NILAI PENJUALAN BAJU ANAK PADA PT. ERINDO PUTRA LESTAR
3. ANALISIS FAKTOR–FAKTOR COMPETITIVE ADVANTAGES PADA PT. RADIO ARDAN SWARATAMA BANDUNG
4. ANALISIS PELAKSANAAN KUALITAS PELAYANAN PROGRAM ‘SIAP SAJI 60 DETIK’ PADA MCDONALD’S (STUDI KOMPARATIF ANTARA MCDONALD’S JAKARTA DAN MCDONALD’S KUALA LUMPUR)
5. Analisis Kepuasan Konsumen Atas Desain Produk Telepon Selular Merek Nokia
6. ANALISIS PENGARUH BIAYA PROMOSI TERHADAP NILAI PENDAPATAN PADA PT. DJAKARTA LLOYD (PERSERO)
7. STUDI TENTANG KONSEP COMMUNITY-BASED MARKETING TELKOMFLEXI PADA KOMUNITAS AIESEC LC UNIVERSITAS PADJADJARAN
8. Pengaruh Biaya Bauran Promosi Terhadap Hasil Penjualan PT. Pasaraya Grande Jakarta.
9. Efektifitas Iklan Media Televisi Dalam Kaitannya Dengan Sikap Pembelian Konsumen Terhadap Kartu Prabayar Mentari+ di Bandung Utara
10. ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN PADA PT. PLN (Persero) UPP GROGOL JAKARTA (KASUS PELANGGAN RUMAH TANGGA)
11. PENGARUH MARKETING PUBLIC RELATION TERHADAP PEMBENTUKAN BRAND IMAGE KARTU GSM MENTARI (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNPAD)
12. PENGARUH BIAYA PENGEMBANGAN PRODUK TERHADAP NILAI PENJUALAN PADA PT. BALI FIBRE INDUSTRY
13. PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING TERHADAP EKUITAS MEREK PADA PELANGGAN 347/eat (CLOTHING) CABANG TRUNOJOYO BANDUNG
14. PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DARI LIMA BELAS SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK JAKARTA DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL
15. PENGARUH PESAN IKLAN DJARUM COKLAT (VERSI PADI, NUGIE DAN GIGI) PADA MEDIA TELEVISI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN DI WILAYAH KOTAMADYA BANDUNG BAGIAN UTARA TAHUN 2003
16. HUBUNGAN FASILITAS LAYANAN BEBAS PULSA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PT. ALFA RETAILINDO TBK
17. Analisis faktor dominan dari perilaku manajerial sebagai hasil evaluasi internalisasi budaya korporasi The Telkom Way 135
18. ANALISIS HUBUNGAN PELAYANAN KASIR TERHADAP KEPUASAN
19. KONSUMEN PADA MATAHARI DEPARTMENT STORE CABANG SUPERMAL KARAWACI TANGERANG
20. PENGARUH SISTEM MULTI LEVEL MARKETING TERHADAP PROSES KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK TIANSHI
21. Analisis Pelayanan Yang Diberikan PT. Telkom Kandatel Jakarta Pusat Terhadap Calon Pelanggan dan Pelanggan.
22. Analisis Atribut Produk Dalam Kaitannya Dengan Minat Beli Konsumen Terhadap Produk Susu Cair Ultra Di Wilayah Bandung Barat Tahun 2004
23. Analisis system manajemen pada PT. INTRACO LESTARI.
24. HUBUNGAN TRAINING DENGAN MOTIVASI KERJA KARYAWAN PT. PERTAMINA (PERSERO) UP IV CILACAP
25. ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENJUALAN DAUN PINTU KAYU PT. SUNWOOD TIMBER INDUSTRIES (STUDI KASUS PERIODE 1998 - 2001)
26. STUDI TENTANG KONSEP COMMUNITY-BASED MARKETING TELKOMFLEXI PADA KOMUNITAS AIESEC LC UNIVERSITAS PADJADJARAN
27. EFISIENSI BIAYA SALURAN DISTRIBUSI TERHADAP NILAI PENJUALAN PADA PT. MANDOM INDONESIA`TBK JAKARTA
28. PENGARUH KINERJA CALL CENTER PT TELKOMSEL BANDUNG TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN
29. SIKAP KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM PEMASARAN ONLINE B2C di INDONESIA
30. PENGARUH PATRONAGE BUYING MOTIVES TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DI BLEND
31. TINJAUAN KELAYAKAN RENCANA INVESTASI JANGKA PANJANG MILIK PERTAMINA
32. Pengaruh Brand Extension Shampoo Lifebuoy terhadap Keputusan Pembelian Konsumen
33. ANALISIS OPTIMALISASI PRODUKSI KAWAT LAS TIPE KS-R DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPENJUALAN KAWAT LAS PADA PT. XYZ
34. PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING TERHADAP EKUITAS MEREK PADA PELANGGAN 347/eat (CLOTHING) CABANG TRUNOJOYO BANDUNG
35. ANALISIS TINGKAT KEBANGKRUTAN USAHA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA
36. Pengaruh Retailing Mix Terhadap Customer Perceived Value Pada Hypermarket Carrefour Bandung
37. ANALISIS MANAJEMEN KAS PADA PT. BANK NIAGA Tbk
38. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Kaitannya dengan Kinerja Saham Perusahaan Publik di Indonesia
39. ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE CAMEL (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri)
40. PENGARUH RASIO-RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA
41. ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STOCK SPLIT
42. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UNDERPRICED DI BURSA EFEK JAKARTA
43. HUBUNGAN BIAYA KEAGENAN, RESIKO PASAR DAN KESEMPATAN INVESTASI DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA
44. ANALISA PENGARUH PENGUMUMAN RIGHT ISSUE TERHADAP CAPITAL GAIN DAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN NON MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA
45. ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KARYAWAN KAP  DILIHAT DARI SEGI GENDER (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta)
46. PENGARUH RASIO NILAI PASAR, DIVIDEND YIELD,  DAN TINGKAT BUNGA DEPOSITO TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM  PERUSAHAAN ASURANSI  DI BURSA EFEK JAKARTA
47. PENGGUNAAN INFORMASI KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI LABA DAN ARUS KAS PERUSAHAAN GO PUBLIC DI INDONESIA
48. ANALISA PERBANDINGAN ALIRAN KAS PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk  SEBELUM DAN SELAMA KRISIS MONETER
49. ANALISIS PENGARUH RASIO-RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA
50. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIK USAHA KECIL MENENGAH DALAM PELAPORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI DAERAH JOGJAKARTA (Studi Kasus pada Usaha Coffeeshop di Daerah Jogjakarta)
51. PENGARUH DIVIDEN PAYOUT RATIO (DPR), EARNING PER SHARE (EPS) DAN KURS DOLLAR TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEJ
52. ANALISIS REAKSI INVESTOR TERHADAP PENGUMUMAN PENURUNAN PEMBAYARAN DIVIDEN
53. ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ)
54. ANALISA PENGARUH PENILAIAN KINERJA TERHADAP RATE OF RETURN PADA PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM LQ 45
55. ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  DIVIDEN KAS DI BURSA EFEK JAKARTA
56. REAKSI PASAR TERHADAP PERISTIWA STOCK SPLIT YANG TERJADI DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ)
57. REAKSI PASAR TERHADAP PERISTIWA STOCK SPLIT YANG TERJADI DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ)
58. Pengaruh Total Asset, Net Income, Debt Equity Ratio, Return on Equity,dan Devidend Payout Ratio terhadap Price Earning Ratio (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ)
59. PENGARUH INSIDER OWNERSHIP, DISPERSION OF OWNERSHIP, FREE CASH FLOW, COLLATERIZABLE ASSETS, DAN TINGKAT PERTUMBUHAN TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN
60. ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP PRODUK DISTRIBUTION OUTLET DI KOTA YOGYAKARTA
61. ANALISIS PERPINDAHAN KONSUMEN PADA PENYEDIA JASA TELEPON SELULAR DARI PROVIDER LAIN MENUJU EXELCOMINDO
62. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INFORMED CONSENT SEBAGAI DASAR DOKTER DALAM MELAKUKAN PENANGANAN MEDIS YANG BERAKIBAT MALPRAKTEK
63. UJI KUAT TEKAN BATANG GANDA KAYU DENGAN VARIASI JUMLAH KLOS
64. PEMANFAATAN LIMBAH SANDBLASTING DAN CLAY PT. PERTAMINA UP IV CILACAPSEBAGAI BAHAN PEMBUATAN KERAMIKDENGAN METODE SOLIDIFIKASI
65. PENGARUH BUDAYA PERUSAHAAN TERHADAP  KINERJA PERUSAHAAN STUDI KASUS di MARGARIA GROUP
66. ANALISIS PENGUNGKAPAN INFORMASI LAPORAN TAHUNAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA
67. ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UNDERPRICING SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA
68. ANALISA PENGARUH FREECASHFLOW DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM TERHADAP KEBIJAKAN UTANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA
69. ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INITIAL RETURN DAN RETURN 15 HARI SETELAH IPO DI BURSA EFEK JAKARTA
70. ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KEPEMILIKAN SAHAM MINORITAS DAN DIVIDEND PAYOUT RATIO DENGAN LABA SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
71. STUDI PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP
72. PROFESIONALISME DOSEN AKUNTANSI PERGURUAN TINGGI DIDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
73. KEMAMPUAN PREDIKTIF EARNINGS DAN ARUS KAS DALAM MEMPREDIKSIKAN ARUS KAS MASA DEPAN
74. KEMAMPUAN PREDIKSI MODEL – MODEL ACCRUAL TERHADAP ARUS KAS MASA DEPAN
75. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN YAN MELAKUKAN IPO DI BURSA EFEK JAKARTA
76. PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PREDIKSI BELANJA DAERAH. (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Indonesia)
77. PENGARUH ASSET TANGIBILITY, SIZE, GROWTH, PROFITABILITY, DAN EARNING VOLATILITY TERHADAP LEVERAGE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEJ:  DENGAN PENGUJIAN PECKING ORDER THEORY ATAU STATIC TRADE OFF
78. ANALISA PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN KUALITAS (QUALITY GOAL, QUALITY FEEDBACK, DAN QUALITY INCENTIVE) (Studi Kasus Pada CV. GRAFIKA INDAH OFFSET)
79. FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI BALI (Studi Pada Kabupaten/Kota di Bali)
80. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN FOODS AND BEVERAGES DI BURSA EFEK JAKARTA: PERIODE TAHUN 2001-2004
81. PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
82. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan di Indonesia
83. ANALISIS PENGARUH PUBLIKASI STOCK SPLIT TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM DAN LIKUIDITAS SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA
84. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetris, Budget Emphasis Dan Komitmen Organisasi Terhadap Timbulnya Slack Anggaran(Studi Kasus Pada PT. Telkom Yogyakarta)
85. PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, INFORMATION ASYMMETRY, DAN BUDGET EMPHASIS TERHADAP SLACK ANGGARAN (Studi pada PT. Jasa Raharja ( Persero ) Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta )
86. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA DALAM LAPORAN TAHUNAN
87. EVALUASI STRATEGI PERUSAHAAN UNTUK PRODUK PELUMAS OTOMOTIVE TAHUN 2007 (Studi Kasus Pada PT. Pertamina (Persero) UPMS III Pelumas Jakarta)
88. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS HASIL
89. PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN SLEMAN
90. ANALISIS PROFITABILITAS SEBELUM DAN SESUDAH MEMPEROLEH SERTIFIKAT ISO 9000 PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR  DI BURSA EFEK JAKARTA
91. ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI KONDISI FINANCIAL DISTRESS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
92. Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Proyek Peningkatan Jalan Jemasih-Sindangwangi tahap III Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes
93. hubungan positif  antara body image dan penyesuaian diri sosial pada remaja
94. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Konsumen dalam Memilih Coffeeshop di Yogyakarta
95. Analisis penilaian keberhasilan dan perkembangan usaha bank dan asuransi (studi pada kinerja keuangan perusahaan bank dan asuransi yang listed di Bursa Efek Jakarta tahun 2005)
96. Analisis Minat Masyarakat terhadap Lembaga Pendidikan Bahasa EF (English First)
97. pengaruh tempat penyimpanan terhadap besarnya kandungan logam Pb, Zn dan Sn dalam daging kornet kemasan kaleng
98. HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI REMAJA AWAL TERHADAP PERAN AYAH DALAM KELUARGA DENGAN KETRAMPILAN SOSIAL PADA REMAJA
99. PENGARUH IMBALAN BAGI HASIL, JUMLAH KANTOR CABANG DAN SUKU BUNGA TERHADAP SIMPANAN MASYARAKAT PADA BANK MUAMALAT INDONESIA
100. Pengaruh Bimbingan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMP Negeri 8 Yogyakarta
101. Kinerja keuangan perusahaan bank dan asuransi yang listed di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 2005
102. ANALISIS KUALITAS LAYANAN PERPUSTAKAAN DENGAN METODE KANO BERDASARKAN DIMENSI SERVQUAL
103. PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PARTISIPASI ANGGARAN DENGAN SENJANGAN ANGGARAN  (STUDI KASUS PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA  DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
104. ANALISIS  KANDUNGAN Sn, Zn, DAN Pb DALAM SUSU KENTAL MANIS KEMASAN KALENG SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM
105. ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KEBAB TURKI BABA RAFI DI YOGYAKARTA
106. ANALISIS DAMPAK JANGKA PANJANG MERGER DAN AKUISISI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PENGAKUSISI DAN PERUSAHAAN DIAKUISISI DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ)
107. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERMINTAAN EKSPOR TIMAH PUTIH INDONESIA OLEH SINGAPURA TAHUN 1979 – 2003
108. hubungan antara active coping dengan stres pengasuhan pada ibu yang memiliki anak retardasi mental
109. MANAJEMEN DISTRIBUSI MULTI LOKASI PADA  PERUSAHAAN MULTI ITEM MULTI SUPPLIER  (Studi Kasus pada PT. Global Consulting Group Indonesia)

 

FILE TESIS UMUM 08/14/2009

2 Comments

 

1. PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
2. efisiensi dan efektivitas pengelolaan retribusi Persampahan Di Kabupaten Tangerang
3. REKONSTRUKSI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN KABUPATEN PONTIANAK DALAM SUATU MODEL AKUNTANSI BIAYA SEKTOR PUBLIK
4. EVALUASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI
5. ANGGARAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN DITINJAU DARI PROSES DAN PENGALOKASIAN
6. POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN INDRAMAYU
7. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lampung Utara
8. ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ALOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
9. PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA
10. ANALISA kemampuan keuangan daerah di dalam melakukan pinjaman di PROPINSI DKI JAKARTA
11. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 DI PROPINSI JAMBI
12. Analisis tingkat kinerja keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) di kabupaten Sumbawa
13. Evaluasi Alokasi Komponen Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan dalam Perbandingannya Terhadap Repetada Kabupaten Tanah Laut
14. manajemen strategi dalam penyusunan APBD di Propinsi Riau dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
15. POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DEPOK
16. STRATEGI PENGELOLAAN PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU DI ERA OTONOMI
17. EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR
18. EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN BANTAENG
19. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang dalam menjalankan otonomi daerah
20. analisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kotabaru di Propinsi Kalimantan Selatan
21. TINGKAT KEMANDIRIAN KOTA KUPANG DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH
22. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH, PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH)
23. Implementasi Kebijakan Kemitraan Pemerintah Kota dan Swasta Dalam Pembangunan Peremajaan Pasar Sukaramai Pekanbaru
24. Implementasi Kebijakan Kemitraan Pemerintah Kota dan Swasta Dalam Pembangunan Peremajaan Pasar Sukaramai Pekanbaru
25. PROSES PELELANGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI   KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 (STUDI KASUS PROYEK PENYEHATAN LINGKUNGAN  PERMUKIMAN DINAS PERMUKIMAN PRASARANA WILAYAH KOTA PEKANBARU DIPDA TAHUN 2002)
26. IDENTIFIKASI  JENIS  PAJAK  DAERAH  DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA POTENSINYA DI KOTA DUMAI
27. PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
28. SISTEM DAN PROSEDUR AUDIT AKTIVA TETAP DAN PERSEDIAAN STUDI KASUS DI PROPINSI BENGKULU
29. Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tentang Pengambilan Air Bawah Tanah
30. POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi Kasus di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak)
31. manajemen strategi pembangunan dan penyusunan anggaran Propinsi Sumatera Utara
32. identifikasi sektor unggulan di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
33. Potensi Dana Perimbangan sumber daya alam minyak bumi dalam menopang kemandirian otonomi daerah (studi kasus di Propinsi Riau)
34. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA MENENGAH KABUPATEN SIDOARJO
35. POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI KOTA BEKASI
36. Kinerja Kantor Pasar Dalam Mengoptimalisasi Retribusi Pasar di Kabupaten Dairi
37. POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI  PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BARRU PROPINSI SULAWESI SELATAN, 1998/1999 – 2000
38. EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA
39. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PROPINSI DKI JAKARTA
40. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kabupaten Tangerang
41. EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN BELITUNG
42. DAMPAK PENGEMBANGAN SEKTOR (LAPANGAN USAHA) SEKUNDER  TERHADAP PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT
43. STANDAR ANALISIS BELANJA PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI (STUDI KASUS PADA KANTOR KEBERSIHAN, PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTAMANAN PEMAKAMAN)
44. ANALISIS KINERJA DAN LABA PADA PDAM LIMAU KUNCI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
45. ANALISIS EFESIENSI, EFEKTIVITAS RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI  DAERAH DI KABUPATEN BLITAR
46. EVALUASI PROSES DAN ALOKASI ANGGARAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG
47. KINERJA KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KUNDURAN KABUPATEN BLORA DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH
48. Pengaruh Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Miskin
49. Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
50. IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA YOGYAKARTA
51. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN HUTAN LINDUNG JOMPI KABUPATEN MUNA,PROVINSI SULAWESI TENGGARA
52. IMplementasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya air bawah tanah di provinsi jawa tengah
53. KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR STUDI PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DHARMA TIRTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL
54. ANALISA KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN DANA SUBSIDI BBM MELALUI REVOLVING FUND DI KABUPATEN MUSI RAWAS
55. UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN INDUSTRI TELOR ASIN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MULYOSARI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG
56. IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN DESA MENUJU DESA MANDIRI  DI KECAMATAN LEWA KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
57. ANALISIS SOSIAL-EKONOMI RUMAHTANGGA INDUSTRI PRODUK JADI ROTAN DI KOTA PEKANBARU
58. DAMPAK PROGRAM YAYASAN DAMANDIRI TERHADAP PEMENUHAN PENDIDIKAN ANAK DI KOTA SURABAYA (Analisis Pada Keluarga Binaan Dengan Skim Pundi Kencana)
59. FUNGSI MAJELIS EKONOMIMUHAMMADIYAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KOTA METRO
60. PEMBERDAYAAN SEKTOR INFORMAL (STUDI TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAD DI KOTA MANADO
61. PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT MELALUI PROGRAM REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT. (Studi Kasus Pelaksanaan Pemberdayaan Terhadap Tujuh Orang Penyandang Cacat Melalui Program Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat di Kabupaten Tana Toraja)
62. PENGEMBANGAN MODEL PEMBINAAN ANAK JALANAN MELALUI RUMAH SINGGAH DI JAWA TIMUR
63. PERANAN PEREMPUAN TANI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA PETANI MISKIN ( STUDI KASUS KELUARGA PETANI SAWAH TADAH HUJAN DI DESA BONTO MATE’NE KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS )
64. ANALISIS TIPOLOGI DAN PENGEMBANGAN DESA-DESA PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG
65. PERAN DANA KUKESRA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA ANGGOTA KELOMPOK UPPKS DI DESA TAWANGSARI
66. OPTIMASI PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN MINI PURSE SEINE DI KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN
67. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA MENENGAH KABUPATEN SIDOARJO
68. ANALISIS POLA KOMSUMSI KELUARGA DI KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR
69. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ANAK (STUDI DI KABUPATEN KARAWANG)
70. MODEL PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA TERPADU BAGI PETANI SEBAGAI UPAYA ALIH KOMODITAS (STUDI TERHADAP PETANI PENGGARAP LAHAN PERHUTANI DI DESA SUNTENJAYA KEC. LEMBANG KABUPATEN BANDUNG)
71. PENGARUH PENDAMPINGAN TUTOR TERHADAP MOTIVASI BELAJAR WARGA BELAJAR DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TAMAN BELAJAR
72. ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MARIKULTUR DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROPINSI DKI JAKARTA
73. FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN YANG MEMPENGARUHIPEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA PADA PROGRAM GERDU TASKINDI KABUPATEN JOMBANG
74. KEPEMIMPINAN DAN LAPISAN TENGGER DI DAERAH BROMO (STUDI TENTANG KOMPETENSI KEPEMIMPINAN TRADISIONAL DAN PEMERINTAHAN DESA NGADISARI KECAMATAN SUKAPURA KAB. PROBOLINGGO
75. ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN TANGKAP DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN NELAYAN DI KABUPATEN MOROWALI
76. ANALISIS TIPE STRATEGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KAWASAN SARBAGITA, BALI
77. PENGARUH PROGRAM BUSSINES DEVELOPMENT SERVICE (BDS) TERHADAP KINERJA PENGELOLA USAHA KECIL MENENGAH DI JAWA TIMUR
78. ANALISIS POLA  HUBUNGAN HUKUM KEMITRAAN USAHA TANI TEMBAKAU DI PULAU LOMBOK
79. STRATEGI PENGEMBANGAN “DANGKE” SEBAGAI PRODUK UNGGULAN LOKAL DI KABUPATEN ENREKANG SULAWESI SELATAN
80. ANALISIS TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN PROSES HIRARKI ANALITIK DAN METODA VALUASI KONTINGENSI (Studi Kasus Di Jakarta Timur)
81. Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru
82. PERBEDAAN BUDAYA DAN ADAPTASI ANTAR BUDAYA DALAM RELASI KEMITRAAN INTI-PLASMA (Studi tentang Komunikasi Antar Budaya: Kasus Kemitraan antara Perusahaan Inti dan Petani Plasma di Perusahaan Teh PT Pagilaran)
83. EFEK PENCEMARAN PERAIRAN SUNGAI KAMPAR DI PROVINSI RIAU TERHADAP IKAN BAUNG (Hemibagrus nemurus)
84. DAMPAK KEBERADAAN IPB TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR KAMPUS DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN BOGOR
85. IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA NASIONAL ERA DESENTRALISASI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
86. MODEL PENGENDALIAN PENCEMARAN PERAIRAN DI DANAU MANINJAU SUMATERA BARAT
87. KINERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
88. PENGARUH DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3) TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH
89. PENGARUH KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERHADAP KINERJA APARATUR
90. PENGARUH PERILAKU APARATUR DAN KOMUNIKASI BIROKRASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
91. ANALISIS PERENCANAAN PROMOSI PEGAWAI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
92. PENGARUH PENGAWASAN DAN DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI
93. ANALISIS  KINERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
94. pengaruh faktor kepemimpinan dan budaya organisasi pada peningkatan kinerja aparatur birokrasi pada Sekretariat Daerah Propinsi Riau
95. PROFESIONALISME APARATUR  PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus di Kantor Catatan Sipil)
96. PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA TERHADAP PARTISIPASI PEGAWAI DALAM MENCAPAI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KANTOR PENERANGAN JALAN UMUM KOTA BEKASI
97. HUBUNGAN  KEMAMPUAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH
98. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT KOTA BANDUNG
99. PENGEMBANGAN MODEL REMUNERASI BERBASIS KOMPETENSI di pt pal
100. PENGARUH IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) TERHADAP BUDAYA KUALITAS (Studi Pada PT. Hari Terang Industry - Surabaya )
101. PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEKERJA SOSIAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL  PROPINSI JAWA TIMUR
102. ANALISIS SIKAP IKLIM ORGANISASI, ETOS KERJA DAN DISIPLIN KERJA DALAM MENENTUKAN EFEKTIVITAS KINERJA ORGANISASI DI GARNISUN TETAP III SURABAYA
103. ANALISIS KARATERISTIK INDIVIDU DAN KARATERISTIK ORGANISASI TERHADAP PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI
104. PENGARUH MOTIVASI KERJA APARAT TERHADAP KUALITAS LAYANAN CIVIL (STUDI MENGENAI PELAYANAN KTP DI DUA KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT)
105. ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN BAGI KARYAWAN TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DI PT TELKOM TBK KANTOR DIVRE V (BIDANG PERFORMANSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA) SURABAYA
106. BUDAYA KERJA, KEMAMPUAN DAN KOMITMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  JAWA TIMUR
107. PENGARUH TINGKAT KECERDASASAN EMOSI DAN SIKAP PADA BUDAYA ORGANISASI PADA ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) PEGAWAI PT PELABUHAN INDONESIA III
108. ANALISIS HUBUNGAN KONSEP DIRI DENGAN FAKTOR KETURUNAN DAN GAJI YANG DITERIMA OLEH TENAGA PERAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
109. PENGEMBANGAN MODEL PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DINAS DI LINGKUP PERTANIAN KABUPATEN SAMPANG (TINJAUAN BERDASARKAN METODE ANALISIS FUNGSI STATISTIK)
110. PENGARUH PROGRAM BUSSINES DEVELOPMENT SERVICE (BDS) TERHADAP KINERJA PENGELOLA USAHA KECIL MENENGAH DI JAWA TIMUR
111. PENGEMBANGAN MODEL DATABASE SEBAGAI PENENTUAN INSENTIF BERBASIS PRESTASI KERJA STAF ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN REKTORAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA
112. ANALISIS MODEL PENGEMBANGAN POLA KARIER PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT TELKOM DIVISI REGIONAL V JAWA TIMUR
113. MENGEMBANGKAN MANUSIA PARIWISATA DENGAN METODE ANALISIS SITUASIONAL SEBAGAI MODEL KOMPETENSI SDM DI DISPARINKOM KABUPATEN GRESIK
114. PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PT. CHEIL JEDANG INDONESIA DI JOMBANG JAWA TIMUR
115. ANALISIS DIMENSI PENILAIAN PRESTASI KERJA KARYAWAN BANK SYARIAH MANDIRI DI WILAYAH JAWA TIMUR
116. ANALISA SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI TIDAK TETAP
117. PENGARUH WIRAUSAHA TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR INDIVIDU PADA DISTRIBUTOR MULTI LEVEL MARKETING “ X “ DI MALANG
118. PEMBANGUNAN DESAIN MATERI PELATIHAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KOPMPETENSI KARYAWAN TEKNIS DIVISI PERTANIAN PT. NUSA INDO AGROMADANI SURABAYA
119. PENGARUH PENGEMBANGAN PEGAWAI DALAM KONTEKS IMPLEMENTASI ONLINE SYSTEM TERHADAP KEPUASAN KERJA, KOMITMENT DAN KINERJA PEGAWAI PADA PT. BANK JATIM DI SURABAYA
120. Pengaruh Locus of Control, Orientasi Tujuan Pembelajaran dan Lingkungan Kerja Terhadap Self Efficacy dan Transfer Pelatihan Karyawan PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur
121. PEMBANGUNAN DESAIN MATERI PELATIHAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KOPMPETENSI KARYAWAN TEKNIS DIVISI PERTANIAN PT. NUSA INDO AGROMADANI SURABAYA
122. ENTERPRENEURIAL GOVERNMENT DALAM PERSEPSI PEJABAT BIROKRASI
123. PENGARUH KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERHADAP KINERJA APARATUR
124. PENGARUH KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
125. PENGARUH PERILAKU APARATUR DAN KOMUNIKASI BIROKRASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
126. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI UNIT PELAYANAN TERPADU (UPT) KABUPATEN JEMBER
127. Analisis kelayakan Pembentukan Daerah Kota Tomohon
128. STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT
129. KUALITAS PELAYANAN APARAT PASCA PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DI KANTOR KECAMATAN PALLANGGA KAB. GOWA
130. ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGASDEKLOK
131. ANALISIS KINERJA PDAM “TIRTA MUSI” KABUPATEN REJANG LEBONG
132. ANALISIS KINERJA INSTANSI DINAS PASAR PEMERINTAH KOTA JAMBI
133. EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAHPROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
134. EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BUMD (STUDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA KOTA CIREBON)
135. EFISIENSI PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT DI PROPINSI DIY
136. evaluasi kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram
137. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU
138. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI KABUPATEN TANGERANG
139. KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN JEMBRANA
140. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA JAMBI (STUDI KASUS DINAS PASAR)
141. ANALISIS KINERJA DPRD DALAM ERA OTONOMI DAERAH (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah)
142. pelaksanaan fungsi DPRD Kepulauan Riau dalam membentuk pola hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Riau
143. Evaluasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Dalam Proses Mewujudkan  Good Governance di Era Otonomi Daerah (Studi Tentang Perda Kabupaten Siak)
144. HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM PROSES PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN   MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
145. Implementasi Kebijakan Kemitraan Pemerintah Kota dan Swasta Dalam Pembangunan Peremajaan Pasar Sukaramai Pekanbaru
146. KINERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM ERA OTONOMI
147. ANALISIS PROSES PEMILIHAN WALIKOTA KENDARI
148. KINERJA ORGANISASI PUBLIK (KASUS DI DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA)
149. ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN RESOLUSI KONFLIK ANTAR ETNIS DAYAK-MADURA DI SAMPIT KALIMANTAN TENGAH
150. Analisis kinerja pelayanan Kantor Pertanahan, studi kasus proses pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
151. Analisis bentuk New Public Management di Kabupaten Kutai Kartanegara pasca pelaksanaan otonomi daerah
152. KEMANDIRIAN PENGELOLAAN MUTASI PNS ANTAR DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH
153. PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN” (Kajian diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003)
154. PROSES PELELANGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI   KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 (STUDI KASUS PROYEK PENYEHATAN LINGKUNGAN  PERMUKIMAN DINAS PERMUKIMAN PRASARANA WILAYAH KOTA PEKANBARU DIPDA TAHUN 2002)
155. RESTRUKTURISASI BIROKRASI DAN PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE (Aspek Kompetensi Administrasi, Transparansi  dan Efisiensi dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabalong)
156. Pengaruh Pengawasan Oleh Partai Politik Terhadap Kinerja  Anggota Fraksi di DPRD (Studi Pengawasan di DPD Partai Golkar Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)”
157. PERSIAPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 45  TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
158. Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tentang Pengambilan Air Bawah Tanah
159. Analisis Kinerja Perusahaan Daerah Air Bersih Kab. Sukabumi (Setelah Pembaharuan sistem organisasi)
160. Kinerja DPRD Kabupaten Manggarai(suatu tinjauan pada aplikasi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan)
161. Program Kemitraan Rumah Sakit Umum Kabupaten Karimun
162. identifikasi sektor unggulan di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
163. ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
164. UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN INDUSTRI TELOR ASIN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MULYOSARI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG
165. ANALISIS TIPOLOGI DAN PENGEMBANGAN DESA-DESA PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG
166. PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEKERJA SOSIAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL  PROPINSI JAWA TIMUR
167. ANALISIS KARATERISTIK INDIVIDU DAN KARATERISTIK ORGANISASI TERHADAP PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI
168. ANALISIS TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAMBIROKRASI PEMERINTAHAN (STUDI TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR)
169. KOMITMEN ORGANISASI POLITIK PADA PARTISIPASI PEREMPUAN DI JAWA TIMUR
170. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KATINGAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
171. KEPEMIMPINAN DAN LAPISAN TENGGER DI DAERAH BROMO (STUDI TENTANG KOMPETENSI KEPEMIMPINAN TRADISIONAL DAN PEMERINTAHAN DESA NGADISARI KECAMATAN SUKAPURA KAB. PROBOLINGGO
172. ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN MENJADI ANDALAN PENDAPATAN DAERAH DI PROPINSI JAWA BARAT
173. POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI KOTA BEKASI
174. Kinerja Kantor Pasar Dalam Mengoptimalisasi Retribusi Pasar di Kabupaten Dairi
175. POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI  PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BARRU PROPINSI SULAWESI SELATAN, 1998/1999 – 2000
176. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kabupaten Tangerang
177. MANAJEMEN STRATEGIS UNTUK OPTIMALISASI KINERJA  PADA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN  DAERAH KABUPATEN PASIR
178. KAITAN SIFAT ULTRASONIK DENGAN MAMPATAN BATU PASIR
179. ANALISIS TEKNOLOGI INTERNET BANKING DAN SMS BANKING TERHADAP KEPUASAN NASABAH DI YOGYAKARTA
180. EKSTRAKSI VANILI SECARA ENZIMATIK DARI BUAH VANILI (Vanilla planifolia ANDREWS) SEGAR
181. PEMANASAN BERULANG TERHADAP KANDUNGAN GIZI “SIE REUBOH” MAKANAN TRADISIONAL ACEH
182. ANALISIS KOMPARASI TEKNOLOGI BUBU DASAR DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN DI KLUNGKUNG BALI
183. PENGARUH PENGGUNAAN PERALATAN KIT IPA DALAM PEMBELAJARAN IPA TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPA SISWA SD NEGERI DI KECAMATAN PURWOREJO KOTA PASURUAN JAWA TIMUR
184. DAMPAK KEBIJAKAN PENDIDIKAN TERHADAP AKSESIBILITAS MASYARAKAT DALAM MEMPEROLEH KESEMPATAN PEMERATAAN PENDIDIKAN TINGGI”
185. HUBUNGAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN SIKAP GURU TERHADAP PEKERJAAN DENGAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU MATEMATIKA SMP NEGERI DI KABUPATEN PANDEGLANG
186. PENGARUH RESISTENSI PERUBAHAN DAN KECERDASAN EMOSI DOSEN TERHADAP SIKAP DOSEN MENGENAI PERUBAHAN ITS DARI PTN MENUJU PT BHMN
187. IMPLEMENTASI MODEL BELAJAR KONSTRUKTIVIS DALAM PEMBELAJARAN FISIKA UNTUK MENGUBAH MISKONSEPSI DITINJAU DARI PENALARAN FORMAL SISWA
188. ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS KOMPETENSI PADA SISWA SLTP
189. HUBUNGAN GAYA PENGASUHAN ORANG TUA AUTHORITARIAN DENGAN KEMANDIRIAN EMOSIONAL REMAJA (Studi Remaja Madya dalam Perspektif Psikologi Perkembangan Pada Siswa SMA Negeri I Punggaluku Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara)
190. HUBUNGAN KONTROL DIRI DAN PERSEPSI REMAJA TERHADAP PENERAPAN DISIPLIN ORANG TUA DENGAN PROKRASTINASI AKADEMIK
191. PROSES DAN HASIL BELAJAR BIOLOGI MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF (JIGSAW)
192. PEREMPUAN MEMAKNAI FISIKA (STUDI KASUS DI JURUSAN FISIKA, FMIPA-UI
193. ANALISIS JALUR HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI BERDASARKAN KECERDASAN, STRATEGI-STRATEGI METAKOGNITIF, DAN PENGETAHUAN AWAL
194. PENGENDALIAN HAMA BELALANG KEMBARA (Locusta migratoria) DENGAN MENGGUNAKAN GELOMBANG ULTRASONIK DI KALIMANTAN BARAT
195. ANALISIS TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN PROSES HIRARKI ANALITIK DAN METODA VALUASI KONTINGENSI (Studi Kasus Di Jakarta Timur)
196. EKSTRAK BENALU TEH (Scurrula oortiana) SEBAGAI IMUNOMODULATOR DAN ANTITUMOR INFEKSI Marek’s Disease Virus (MDV) SEROTIPA 1 ONKOGENIK PADA AYAM
197. Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru
198. PENGARUH PEMBERIAN SUSU BERKALSIUM TINGGI TERHADAP KADAR KALSIUM DARAH DAN KEPADATAN TULANG REMAJA PRIA
199. TEKNOLOGI PENANGKAPAN PILIHAN UNTUK IKAN CAKALANG DI PERAIRAN SELAYAR PROPINSI SULAWESI SELATAN
200. KAJIAN EKOLOGIS DAN BIOLOGI UNTUK PENGEMBANGAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT (Eucheuma cottonii) DI KECAMATAN KUPANG BARAT KABUPATEN KUPANG PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
201. PENGARUH ECONOMIC CONTENT, RESOURCE CONTENT DAN SOCIAL CONTENT TERHADAP KEPERCAYAAN, KEPUASAN, DAN KOMITMEN SERTA RELATIONSHIP INTENTION DEBITUR BANK SUMUT DI SUMATERA UTARA
202. PERBAIKAN TANAH MEDIA TANAMAN JERUK DENGAN BERBAGAI BAHAN ORGANIK DALAM BENTUK KOMPOS
203. PERBEDAAN BUDAYA DAN ADAPTASI ANTAR BUDAYA DALAM RELASI KEMITRAAN INTI-PLASMA (Studi tentang Komunikasi Antar Budaya: Kasus Kemitraan antara Perusahaan Inti dan Petani Plasma di Perusahaan Teh PT Pagilaran)
204. DIMENSI TEGAKAN DAN PENGARUH PEUBAH TEMPAT TUMBUH TERHADAP PRODUKSI DAMAR MATA KUCING (Shorea javanica K. et. V.) DI KRUI LAMPUNG BARAT
205. PENAMPILAN REPRODUKSI INDUK IKAN BAUNG (Hemibagrus nemurus Blkr) DENGAN PEMBERIAN PAKAN BUATAN YANG DITAMBAHKAN ASAM LEMAK N-6 DAN N-3 DAN DENGAN IMPLANTASI ESTRADIOL-17B DAN TIROKSIN
206. KAJIAN PENAMPILAN REPRODUKSI IKAN LELE (Clarias gariepinus) BETINA MELALUI PENAMBAHAN ASCORBYL PHOSPHATE MAGNESIUM SEBAGAI SUMBER VITAMIN C DAN IMPLANTASI DENGAN ESTRADIOL-17B
207. PENAPISAN GENOTIPE DAN ANALISIS GENETIK KETAHANAN PEPAYA TERHADAP PENYAKIT ANTRAKNOSA
208. INDUKSI VARIAN SOMAKLON MELALUI IRADIASI SINAR GAMMA DAN SELEKSI IN VITRO UNTUK MENDAPATKAN TANAMAN NILAM TOLERAN TERHADAP CEKAMAN KEKERINGAN

 

FILE POLITIK PEMERINTAHAN 08/14/2009

1 Comment

 

1. Implementasi Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon
2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Jepara Tahun 2007
3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4. Persepsi Masyarakat Mengenai Status Incumbent Calon Kepala Daerah Dalam PILKADA Kota
5. Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kuwu Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat
6. PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENETAPAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN NATUNA
7. Persepsi Masyarakat tentang Kepemimpinan Lurah di Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur
8. IIMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
9. Implementasi Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon
10. Peranan Lurah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat DiKelurahan Tanjung Baru Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung
11. Kajian Akademis Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Studi Kasus Pada Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah
12. PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
13. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BOYOLALI
14. HUBUNGAN KERJA ANTARA CAMAT DAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)
15. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2007 di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur
16. PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA LARANGAN DALAM KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN
17. Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kota Prabumulih
18. KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DI KABUPATEN LUWU UTARA
19. Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
20. KPUD Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Pada Persiapan Pilkada 2008 Di Kota Sukabumi
21. PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN GOWA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR SECARA LANGSUNG DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007
22. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA DI DESA CIGEDOG KECAMATAN KERSANA KABUPATEN BREBES
23. PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENSOSIALISASIKAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2008 DI PROVINSI JAWA TENGAH
24. PERKEMBANGAN POLITIK DI KOTA JAMBI
25. IMPLEMENTASI KEWENANGAN SEBAGIAN ADMINISTRASI BIDANG KEPENDUDUKAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT (Kajian Administrasi Kependudukan di Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang)
26. PELAKSANAAN BHAKTI SOSIAL TERPADU DALAM MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA DIMONG KECAMATAN MADIUN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
27. # Implementasi Kebijakan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kabupaten Sumbawa Barat ( Study Kasus Perubahan Desa Bugis Menjadi Kelurahan Bugis Berdasarkan Permendagri No.28 Tahun 2006 )
28. UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN OTONOMI DESA MELALUI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA MISKIN (STUDI KASUS PEMBERDAYAAN OTONOMI DESA DI KABUPATEN JEMBER)
29. PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MADIUN DALAM PILKADA LANGSUNG (Tinjauan Menurut Golongan Profesi)
30. PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MADIUN DALAM PILKADA LANGSUNG (Tinjauan Menurut Golongan Profesi)
31. Pelayanan Izin Mendirkan Bangunan (IMB) di Kecamatan Sitiung Kaen Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat
32. Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto)
33. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJA- SAMA SISTER CITY ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PEMERINTAH KOTA KOCHI (JEPANG)
34. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Di Desa Sukajadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan
35. ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR
36. EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2006 DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
37. KINERJA KOMISI A (BIDANG PEMERINTAHAN) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
38. PERANAN PATAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG GUNA MENUNJANG PENDIDIKAN POLITIK PADA KABUPATEN GAYO LUE
39. IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI KABUPATEN BREBES (Studi Kasus Kemenangan Incumbent dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Periode 2007-2012 di Kabupaten Brebes)
40. PERANAN DINAS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DKI JAKARTA
41. Prospek Pemekaran Kecamatan Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (Studi ditinjau dari Kepmendagri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan)
42. KINERJA DEWAN KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTAMADYA JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
43. PERAN ADMINISTRATOR PEMBANGUNAN PASCA PEMEKARAN DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA
44. OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PANGKEP PROVINSI SULAWESI SELATAN
45. PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
46. KESIAPAN SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN REJOSO DALAM MELAAKSANAKAN KEBIJAKAN BUPATI PASURUAN TENTANG PELIMPAHN URUSAN PEMERINTAHAN
47. KESIAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT PADA TAHUN 2008
48. Pelaksanaan Koordinasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pasar Di Kabupaten Kutai Kartanegara
49. Kinerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Propinsi Jawa Timur
50. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA KALIMANTAN TIMUR
51. Analisis Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah
52. KINERJA DEWAN KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTAMADYA JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
53. Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menyelenggarakan Pilkada Langsung Pertama
54. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
55. Peranan Partai Politik Dalam Mengartikulasikan Kepentingan Masyarakat Di Kota Pasuruan
56. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur
57. ANALISIS POTENSI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KONAWE PERIODE 2008-2013
58. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERWAKILAN ANAK NAGARI ( BPAN ) TUJUAH KOTO TALAGO KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
59. PERANAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
60. PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI KOTA PAGAR ALAM
61. ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
62. PENGEMBANGAN OBJEK WISATA KEPULAUAN KRAKATAU OLEH DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

 

FILE PEMBERDAYAAN SOSIAL 08/14/2009

1 Comment

 

1. EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN AKSELERASI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KECAMATAN BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA
2. Upaya Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Sampah Di Kota Ternate
3. Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) di Kelurahan Baru Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah
4. UPAYA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT DI KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT
5. Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Program Pengembangan Kecamatan (PNPM – PPK) Tahun 2007 di Desa Pulau Mambulau Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
6. Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) di Kelurahan Lalang Kota Tebing Tinggi
7. Upaya Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kota Malang dalam Pemberdayaan Waria Di Kota Malang
8. Pengaruh Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dalam Kehidupan Nelayan Di Kecamatan Kuala Jelai Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah
9. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK
10. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ( Studi Kasus Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat )
11. PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM PPK) DALAM MENAGGULANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN SUMATERA BARAT
12. Upaya Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Potensi Objek Wisata Di Kabupaten Jayawijaya
13. UPAYA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH DALAM PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN DI KECAMATAN KOTAPINANG KABUPATEN LABUHAN BATU
14. Pemberdayaan Industri Kecil Emping Melinjo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur
15. TINJAUAN TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN MODAL KERJA BAGI USAHA KECIL MENENGAH (P3MK-UKM)
16. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN RIMBO TENGAH KABUPATEN BUNGO)
17. UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA
18. KINERJA BADAN REHABILITASI DAN REKONTRUKSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN PASCA TSUNAMI DAN GEMPA (Studi di Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Perwakilan Wilayah IV Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)
19. Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pulau Tayan Utara Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat
20. UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KOTA JAMBI
21. PERANAN BAPPEDA DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
22. PERANAN KOPERASI CREDIT UNION KELING KUMANG DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
23. PENGEMBANGAN OBYEK WISATA BAHARI UNTUK MENINGKATKAN PARIWISATA DI KOTA SABANG
24. PERANAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN KAIMANA
25. Upaya Pengembangan Usaha Keramba Oleh Dinas Pertanian Kota Jambi
26. Peranan Kantor Pemberdayaan Perempuan Dalam meningkatkan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
27. UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN GENERASI MUDA DI KELURAHAN KOTABARU
28. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Dalam Percepatan Pembangunan di Kabupaten Lebak
29. PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BAKUMPAI KABUPATEN BARITO KUALA
30. UPAYA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
31. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DALAM MENINGKATKAN EKONOMI RAKYAT DI KECAMATAN PADANG BARAT KOTA PADANG
32. Peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Di Kelurahan Marabahan Kota Kabupaten Barito Kuala
33. PERANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN BUAH MERAH
34. Upaya Pemerintah Kota Mataram Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
35. ANALISIS KEMUNGKINAN PEMEKARAN KELURAHAN JATI PERUMNAS DI KOTA TERNATE PROPINSI MALUKU UTARA (Tinjauan SWOT Terhadap Pemekaran Jati Perumnas)
36. EFEKTIVITAS PEMEKARAN KECAMATAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
37. Upaya Camat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan
38. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang
39. PERANAN BAPPEDA DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN NAGAN RAYA PROVINSI
40. EFEKTIVITAS KERJA APARAT KELURAHAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN MALAWILI KECAMATAN AIMAS KABUPATEN SORONG
41. Peran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Di Desa Adang Buom Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur
42. KINERJA BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI
43. PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DI KELURAHAN POTROYUDAN KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA
44. # PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DISTRIK OBAA KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA
45. KEPEMIMPINAN KEPALA DISTRIK DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI KANTOR DISTRIK AGATS KABUPATEN ASMAT
46. Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Usaha Kecil Di Desa Kamasan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung
47. Pemberdayaan Msyarakat Desa Adat Dalam Mendukung Pariwisata Di Kabupaten Gianyar
48. Peranan Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara
49. ANALISIS RENCANA PEMEKARAN DI KABUPATEN ASAHAN
50. Pelaksanaan Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Di Kabupaten Dharmasraya
51. EFEKTIFITAS MUSRENBANG DALAM PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DI KECAMATAN BATA LAIWORU KABUPATEN MUNA
52. PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA SUMBERDADAP KECAMATAN PUCANGLABAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
53. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Pelaksanaan Tata Ruang Kota Gerung di Kabupaten Lombok Barat
54. UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN GENERASI MUDA DI KELURAHAN KOTABARU KECAMATAN TERNATE TENGAH PROPINSI MALUKU UTARA
55. Upaya Pemerintah Kota Mataram Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
56. PERANAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA ADANG BUOM KECAMATAN TELUK MUTIARA KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
57. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Dalam Percepatan Pembangunan di Kabupaten Lebak
58. ANALISIS KEMUNGKINAN PEMEKARAN KELURAHAN JATI PERUMNAS DI KOTA TERNATE PROPINSI MALUKU UTARA
59. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Kabupaten Raja Ampat
60. PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BAKUMPAI KABUPATEN BARITO KUALA
61. EFEKTIVITAS PEMEKARAN KECAMATAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
62. PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYRAKAT – PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM PPK) DALAM MENAGGULANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMN SUMATERA BARAT
63. Kepemimpinan Kepala Distrik Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparat Pemerintah Distrik (Studi di Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat)
64. UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN KOTA ATAS KOTA SABANG
65. KINERJA BAPPEDA DALAM PEMBANGUNAN IBUKOTA KABUPATEN NAGAN RAYA
66. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI PEMDA KABUPATEN BENGKULU SELATAN
67. PELESTARIAN ADAT AMMA TOA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA
68. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN” (PENELITIAN DI KELURAHAN PENARAGA KECAMATAN RASANA’E TIMUR DI KOTA BIMA)
69. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPAHIANG DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KEPAHIANG
70. Kinerja Dinas Pertanian Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Petani Karet Di Kabupaten Kutai Barat
71. Pemberdayaan Industri Kecil Batik Melalui Hak Kekayaan Intelektual Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Pekalongan
72. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA PADA TAHUN 2007
73. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kelurahan
74. PROGRAM BHAKTI SOSIAL TERPADU DI DESA DIMONG KECAMATAN MADIUN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
75. Evaluasi Pelaksanaan Program Gerakan Pembanguna Desa Mandiri (Gebang Dema) Di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau
76. EFEKTIVITAS MUSRENBANG DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN BARANG DAN JASA DI KOTA BLITAR
77. Upaya Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Padi Sawah di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah
78. PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BEKASI
79. UPAYA PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL KERUPUK WORTEL DI KELURAHAN JALAN GEDANG KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU
80. Peranan Aparat Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
81. PERANAN IMUEM MUKIM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DI MUKIM GANI KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR
82. PERAN PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN BARITO UTARA
83. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN NANGGEWER KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR
84. PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI IMEUM MUKIM DI KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR
85. PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM-PPK) DI KECAMATAN DUSUN TIMUR KABUPATEN BARITO TIMUR
86. Pemberdayaan Industri Kecil Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung
87. Peran LPMD dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat diBidang Pembangunan di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa timur
88. PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA
89. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
90. PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR LUAR DI KABUPATEN PATI PROPINSI JAWA TENGAH
91. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
92. UPAYA DINAS PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN FORMAL DI KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI PAPUA
93. UPAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DI SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
94. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengembangan Industri Kecil Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan
95. UPAYA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT DI KOTA PRABUMULIH
96. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANYUMAS (Studi Kasus di Kecamatan Karang Lewas)
97. Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Memberdayakan Koperasi di Kabupaten Biak Numfor Upaya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Meubel di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah Provinsi Papua
98. PERANAN CAMAT DALAM PEMBINAAN INDUSTRI KECIL KERAJINAN KAYU BETUNG UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI
99. Pelaksanaan Syari’at Islam diKabupaten Aceh Tamiang
100. Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan Di Kelurahan Gedung Johor Kota Medan
101. Pengawasan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur
102. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat
103. PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS MESJID DI KABUPATEN AGAM
104. PROSPEK PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA BARU / NEW TOWN JUATA LAUT BAGI MASYARAKAT DALAM KAWASAN PERENCANAAN DI KECAMATAN TARAKAN UTARA, KOTA TARAKAN
105. KEPEMIMPINAN KEUCHIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG PEMBANGUNAN DI GAMPONG SIMPANG LHEE KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN