FILE PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN AKSELERASI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KECAMATAN BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA
2. Upaya Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Sampah Di Kota Ternate
3. Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) di Kelurahan Baru Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah
4. UPAYA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT DI KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT
5. Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Program Pengembangan Kecamatan (PNPM – PPK) Tahun 2007 di Desa Pulau Mambulau Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
6. Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) di Kelurahan Lalang Kota Tebing Tinggi
7. Upaya Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kota Malang dalam Pemberdayaan Waria Di Kota Malang
8. Pengaruh Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dalam Kehidupan Nelayan Di Kecamatan Kuala Jelai Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah
9. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK
10. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ( Studi Kasus Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat )
11. PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM PPK) DALAM MENAGGULANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN SUMATERA BARAT
12. Upaya Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Potensi Objek Wisata Di Kabupaten Jayawijaya
13. UPAYA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH DALAM PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN DI KECAMATAN KOTAPINANG KABUPATEN LABUHAN BATU
14. Pemberdayaan Industri Kecil Emping Melinjo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur
15. TINJAUAN TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN MODAL KERJA BAGI USAHA KECIL MENENGAH (P3MK-UKM)
16. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN RIMBO TENGAH KABUPATEN BUNGO)
17. UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA
18. KINERJA BADAN REHABILITASI DAN REKONTRUKSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN PASCA TSUNAMI DAN GEMPA (Studi di Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Perwakilan Wilayah IV Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)
19. Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pulau Tayan Utara Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat
20. UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KOTA JAMBI
21. PERANAN BAPPEDA DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
22. PERANAN KOPERASI CREDIT UNION KELING KUMANG DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
23. PENGEMBANGAN OBYEK WISATA BAHARI UNTUK MENINGKATKAN PARIWISATA DI KOTA SABANG
24. PERANAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN KAIMANA
25. Upaya Pengembangan Usaha Keramba Oleh Dinas Pertanian Kota Jambi
26. Peranan Kantor Pemberdayaan Perempuan Dalam meningkatkan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
27. UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN GENERASI MUDA DI KELURAHAN KOTABARU
28. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Dalam Percepatan Pembangunan di Kabupaten Lebak
29. PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BAKUMPAI KABUPATEN BARITO KUALA
30. UPAYA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
31. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DALAM MENINGKATKAN EKONOMI RAKYAT DI KECAMATAN PADANG BARAT KOTA PADANG
32. Peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Di Kelurahan Marabahan Kota Kabupaten Barito Kuala
33. PERANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN BUAH MERAH
34. Upaya Pemerintah Kota Mataram Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
35. ANALISIS KEMUNGKINAN PEMEKARAN KELURAHAN JATI PERUMNAS DI KOTA TERNATE PROPINSI MALUKU UTARA (Tinjauan SWOT Terhadap Pemekaran Jati Perumnas)
36. EFEKTIVITAS PEMEKARAN KECAMATAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
37. Upaya Camat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan
38. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang
39. PERANAN BAPPEDA DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN NAGAN RAYA PROVINSI
40. EFEKTIVITAS KERJA APARAT KELURAHAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN MALAWILI KECAMATAN AIMAS KABUPATEN SORONG
41. Peran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Di Desa Adang Buom Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur
42. KINERJA BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI
43. PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DI KELURAHAN POTROYUDAN KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA
44. # PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DISTRIK OBAA KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA
45. KEPEMIMPINAN KEPALA DISTRIK DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI KANTOR DISTRIK AGATS KABUPATEN ASMAT
46. Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Usaha Kecil Di Desa Kamasan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung
47. Pemberdayaan Msyarakat Desa Adat Dalam Mendukung Pariwisata Di Kabupaten Gianyar
48. Peranan Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara
49. ANALISIS RENCANA PEMEKARAN DI KABUPATEN ASAHAN
50. Pelaksanaan Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Di Kabupaten Dharmasraya
51. EFEKTIFITAS MUSRENBANG DALAM PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DI KECAMATAN BATA LAIWORU KABUPATEN MUNA
52. PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA SUMBERDADAP KECAMATAN PUCANGLABAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
53. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Pelaksanaan Tata Ruang Kota Gerung di Kabupaten Lombok Barat
54. UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN GENERASI MUDA DI KELURAHAN KOTABARU KECAMATAN TERNATE TENGAH PROPINSI MALUKU UTARA
55. Upaya Pemerintah Kota Mataram Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
56. PERANAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA ADANG BUOM KECAMATAN TELUK MUTIARA KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
57. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Dalam Percepatan Pembangunan di Kabupaten Lebak
58. ANALISIS KEMUNGKINAN PEMEKARAN KELURAHAN JATI PERUMNAS DI KOTA TERNATE PROPINSI MALUKU UTARA
59. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Kabupaten Raja Ampat
60. PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BAKUMPAI KABUPATEN BARITO KUALA
61. EFEKTIVITAS PEMEKARAN KECAMATAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
62. PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYRAKAT – PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM PPK) DALAM MENAGGULANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMN SUMATERA BARAT
63. Kepemimpinan Kepala Distrik Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparat Pemerintah Distrik (Studi di Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat)
64. UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN KOTA ATAS KOTA SABANG
65. KINERJA BAPPEDA DALAM PEMBANGUNAN IBUKOTA KABUPATEN NAGAN RAYA
66. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI PEMDA KABUPATEN BENGKULU SELATAN
67. PELESTARIAN ADAT AMMA TOA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA
68. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN” (PENELITIAN DI KELURAHAN PENARAGA KECAMATAN RASANA’E TIMUR DI KOTA BIMA)
69. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPAHIANG DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KEPAHIANG
70. Kinerja Dinas Pertanian Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Petani Karet Di Kabupaten Kutai Barat
71. Pemberdayaan Industri Kecil Batik Melalui Hak Kekayaan Intelektual Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Pekalongan
72. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA PADA TAHUN 2007
73. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kelurahan
74. PROGRAM BHAKTI SOSIAL TERPADU DI DESA DIMONG KECAMATAN MADIUN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
75. Evaluasi Pelaksanaan Program Gerakan Pembanguna Desa Mandiri (Gebang Dema) Di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau
76. EFEKTIVITAS MUSRENBANG DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN BARANG DAN JASA DI KOTA BLITAR
77. Upaya Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Padi Sawah di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah
78. PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BEKASI
79. UPAYA PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL KERUPUK WORTEL DI KELURAHAN JALAN GEDANG KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU
80. Peranan Aparat Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
81. PERANAN IMUEM MUKIM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DI MUKIM GANI KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR
82. PERAN PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN BARITO UTARA
83. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN NANGGEWER KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR
84. PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI IMEUM MUKIM DI KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR
85. PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM-PPK) DI KECAMATAN DUSUN TIMUR KABUPATEN BARITO TIMUR
86. Pemberdayaan Industri Kecil Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung
87. Peran LPMD dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat diBidang Pembangunan di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa timur
88. PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA
89. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
90. PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR LUAR DI KABUPATEN PATI PROPINSI JAWA TENGAH
91. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
92. UPAYA DINAS PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN FORMAL DI KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI PAPUA
93. UPAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DI SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
94. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengembangan Industri Kecil Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan
95. UPAYA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT DI KOTA PRABUMULIH
96. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANYUMAS (Studi Kasus di Kecamatan Karang Lewas)
97. Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Memberdayakan Koperasi di Kabupaten Biak Numfor Upaya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Meubel di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah Provinsi Papua
98. PERANAN CAMAT DALAM PEMBINAAN INDUSTRI KECIL KERAJINAN KAYU BETUNG UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI
99. Pelaksanaan Syari’at Islam diKabupaten Aceh Tamiang
100. Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan Di Kelurahan Gedung Johor Kota Medan
101. Pengawasan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur
102. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat
103. PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS MESJID DI KABUPATEN AGAM
104. PROSPEK PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA BARU / NEW TOWN JUATA LAUT BAGI MASYARAKAT DALAM KAWASAN PERENCANAAN DI KECAMATAN TARAKAN UTARA, KOTA TARAKAN
105. KEPEMIMPINAN KEUCHIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG PEMBANGUNAN DI GAMPONG SIMPANG LHEE KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN