LAYANAN TESIS
FILE TESIS UMUM 08/14/2009
 
  1. PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
  2. efisiensi dan efektivitas pengelolaan retribusi Persampahan Di Kabupaten Tangerang
  3. REKONSTRUKSI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN KABUPATEN PONTIANAK DALAM SUATU MODEL AKUNTANSI BIAYA SEKTOR PUBLIK
  4. EVALUASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI
  5. ANGGARAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN DITINJAU DARI PROSES DAN PENGALOKASIAN
  6. POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN INDRAMAYU
  7. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lampung Utara
  8. ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ALOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
  9. PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA
  10. ANALISA kemampuan keuangan daerah di dalam melakukan pinjaman di PROPINSI DKI JAKARTA
  11. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 DI PROPINSI JAMBI
  12. Analisis tingkat kinerja keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) di kabupaten Sumbawa
  13. Evaluasi Alokasi Komponen Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan dalam Perbandingannya Terhadap Repetada Kabupaten Tanah Laut
  14. manajemen strategi dalam penyusunan APBD di Propinsi Riau dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
  15. POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DEPOK
  16. STRATEGI PENGELOLAAN PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU DI ERA OTONOMI
  17. EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR
  18. EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN BANTAENG
  19. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang dalam menjalankan otonomi daerah
  20. analisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kotabaru di Propinsi Kalimantan Selatan
  21. TINGKAT KEMANDIRIAN KOTA KUPANG DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH
  22. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH, PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH)
  23. Implementasi Kebijakan Kemitraan Pemerintah Kota dan Swasta Dalam Pembangunan Peremajaan Pasar Sukaramai Pekanbaru
  24. Implementasi Kebijakan Kemitraan Pemerintah Kota dan Swasta Dalam Pembangunan Peremajaan Pasar Sukaramai Pekanbaru
  25. PROSES PELELANGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI   KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 (STUDI KASUS PROYEK PENYEHATAN LINGKUNGAN  PERMUKIMAN DINAS PERMUKIMAN PRASARANA WILAYAH KOTA PEKANBARU DIPDA TAHUN 2002)
  26. IDENTIFIKASI  JENIS  PAJAK  DAERAH  DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA POTENSINYA DI KOTA DUMAI
  27. PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
  28. SISTEM DAN PROSEDUR AUDIT AKTIVA TETAP DAN PERSEDIAAN STUDI KASUS DI PROPINSI BENGKULU
  29. Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tentang Pengambilan Air Bawah Tanah
  30. POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi Kasus di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak)
  31. manajemen strategi pembangunan dan penyusunan anggaran Propinsi Sumatera Utara
  32. identifikasi sektor unggulan di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
  33. Potensi Dana Perimbangan sumber daya alam minyak bumi dalam menopang kemandirian otonomi daerah (studi kasus di Propinsi Riau)
  34. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA MENENGAH KABUPATEN SIDOARJO
  35. POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI KOTA BEKASI
  36. Kinerja Kantor Pasar Dalam Mengoptimalisasi Retribusi Pasar di Kabupaten Dairi
  37. POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI  PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BARRU PROPINSI SULAWESI SELATAN, 1998/1999 – 2000
  38. EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA
  39. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PROPINSI DKI JAKARTA
  40. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kabupaten Tangerang
  41. EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN BELITUNG
  42. DAMPAK PENGEMBANGAN SEKTOR (LAPANGAN USAHA) SEKUNDER  TERHADAP PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT
  43. STANDAR ANALISIS BELANJA PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI (STUDI KASUS PADA KANTOR KEBERSIHAN, PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTAMANAN PEMAKAMAN)
  44. ANALISIS KINERJA DAN LABA PADA PDAM LIMAU KUNCI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
  45. ANALISIS EFESIENSI, EFEKTIVITAS RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI  DAERAH DI KABUPATEN BLITAR
  46. EVALUASI PROSES DAN ALOKASI ANGGARAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG
  47. KINERJA KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KUNDURAN KABUPATEN BLORA DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH
  48. Pengaruh Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Miskin
  49. Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
  50. IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA YOGYAKARTA
  51. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN HUTAN LINDUNG JOMPI KABUPATEN MUNA,PROVINSI SULAWESI TENGGARA
  52. IMplementasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya air bawah tanah di provinsi jawa tengah
  53. KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR STUDI PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DHARMA TIRTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL
  54. ANALISA KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN DANA SUBSIDI BBM MELALUI REVOLVING FUND DI KABUPATEN MUSI RAWAS
  55. UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN INDUSTRI TELOR ASIN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MULYOSARI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG
  56. IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN DESA MENUJU DESA MANDIRI  DI KECAMATAN LEWA KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
  57. ANALISIS SOSIAL-EKONOMI RUMAHTANGGA INDUSTRI PRODUK JADI ROTAN DI KOTA PEKANBARU
  58. DAMPAK PROGRAM YAYASAN DAMANDIRI TERHADAP PEMENUHAN PENDIDIKAN ANAK DI KOTA SURABAYA (Analisis Pada Keluarga Binaan Dengan Skim Pundi Kencana)
  59. FUNGSI MAJELIS EKONOMIMUHAMMADIYAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KOTA METRO
  60. PEMBERDAYAAN SEKTOR INFORMAL (STUDI TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAD DI KOTA MANADO
  61. PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT MELALUI PROGRAM REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT. (Studi Kasus Pelaksanaan Pemberdayaan Terhadap Tujuh Orang Penyandang Cacat Melalui Program Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat di Kabupaten Tana Toraja)
  62. PENGEMBANGAN MODEL PEMBINAAN ANAK JALANAN MELALUI RUMAH SINGGAH DI JAWA TIMUR
  63. PERANAN PEREMPUAN TANI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA PETANI MISKIN ( STUDI KASUS KELUARGA PETANI SAWAH TADAH HUJAN DI DESA BONTO MATE’NE KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS )
  64. ANALISIS TIPOLOGI DAN PENGEMBANGAN DESA-DESA PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG
  65. PERAN DANA KUKESRA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA ANGGOTA KELOMPOK UPPKS DI DESA TAWANGSARI
  66. OPTIMASI PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN MINI PURSE SEINE DI KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN
  67. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA MENENGAH KABUPATEN SIDOARJO
  68. ANALISIS POLA KOMSUMSI KELUARGA DI KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR
  69. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ANAK (STUDI DI KABUPATEN KARAWANG)
  70. MODEL PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA TERPADU BAGI PETANI SEBAGAI UPAYA ALIH KOMODITAS (STUDI TERHADAP PETANI PENGGARAP LAHAN PERHUTANI DI DESA SUNTENJAYA KEC. LEMBANG KABUPATEN BANDUNG)
  71. PENGARUH PENDAMPINGAN TUTOR TERHADAP MOTIVASI BELAJAR WARGA BELAJAR DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TAMAN BELAJAR
  72. ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MARIKULTUR DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROPINSI DKI JAKARTA
  73. FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN YANG MEMPENGARUHIPEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA PADA PROGRAM GERDU TASKINDI KABUPATEN JOMBANG
  74. KEPEMIMPINAN DAN LAPISAN TENGGER DI DAERAH BROMO (STUDI TENTANG KOMPETENSI KEPEMIMPINAN TRADISIONAL DAN PEMERINTAHAN DESA NGADISARI KECAMATAN SUKAPURA KAB. PROBOLINGGO
  75. ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN TANGKAP DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN NELAYAN DI KABUPATEN MOROWALI
  76. ANALISIS TIPE STRATEGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KAWASAN SARBAGITA, BALI
  77. PENGARUH PROGRAM BUSSINES DEVELOPMENT SERVICE (BDS) TERHADAP KINERJA PENGELOLA USAHA KECIL MENENGAH DI JAWA TIMUR
  78. ANALISIS POLA  HUBUNGAN HUKUM KEMITRAAN USAHA TANI TEMBAKAU DI PULAU LOMBOK
  79. STRATEGI PENGEMBANGAN “DANGKE” SEBAGAI PRODUK UNGGULAN LOKAL DI KABUPATEN ENREKANG SULAWESI SELATAN
  80. ANALISIS TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN PROSES HIRARKI ANALITIK DAN METODA VALUASI KONTINGENSI (Studi Kasus Di Jakarta Timur)
  81. Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru
  82. PERBEDAAN BUDAYA DAN ADAPTASI ANTAR BUDAYA DALAM RELASI KEMITRAAN INTI-PLASMA (Studi tentang Komunikasi Antar Budaya: Kasus Kemitraan antara Perusahaan Inti dan Petani Plasma di Perusahaan Teh PT Pagilaran)
  83. EFEK PENCEMARAN PERAIRAN SUNGAI KAMPAR DI PROVINSI RIAU TERHADAP IKAN BAUNG (Hemibagrus nemurus)
  84. DAMPAK KEBERADAAN IPB TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR KAMPUS DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN BOGOR
  85. IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA NASIONAL ERA DESENTRALISASI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
  86. MODEL PENGENDALIAN PENCEMARAN PERAIRAN DI DANAU MANINJAU SUMATERA BARAT
  87. KINERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
  88. PENGARUH DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3) TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH
  89. PENGARUH KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERHADAP KINERJA APARATUR
  90. PENGARUH PERILAKU APARATUR DAN KOMUNIKASI BIROKRASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
  91. ANALISIS PERENCANAAN PROMOSI PEGAWAI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
  92. PENGARUH PENGAWASAN DAN DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI
  93. ANALISIS  KINERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
  94. pengaruh faktor kepemimpinan dan budaya organisasi pada peningkatan kinerja aparatur birokrasi pada Sekretariat Daerah Propinsi Riau
  95. PROFESIONALISME APARATUR  PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus di Kantor Catatan Sipil)
  96. PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA TERHADAP PARTISIPASI PEGAWAI DALAM MENCAPAI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KANTOR PENERANGAN JALAN UMUM KOTA BEKASI
  97. HUBUNGAN  KEMAMPUAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH
  98. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT KOTA BANDUNG
  99. PENGEMBANGAN MODEL REMUNERASI BERBASIS KOMPETENSI di pt pal
  100. PENGARUH IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) TERHADAP BUDAYA KUALITAS (Studi Pada PT. Hari Terang Industry - Surabaya )
  101. PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEKERJA SOSIAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL  PROPINSI JAWA TIMUR
  102. ANALISIS SIKAP IKLIM ORGANISASI, ETOS KERJA DAN DISIPLIN KERJA DALAM MENENTUKAN EFEKTIVITAS KINERJA ORGANISASI DI GARNISUN TETAP III SURABAYA
  103. ANALISIS KARATERISTIK INDIVIDU DAN KARATERISTIK ORGANISASI TERHADAP PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI
  104. PENGARUH MOTIVASI KERJA APARAT TERHADAP KUALITAS LAYANAN CIVIL (STUDI MENGENAI PELAYANAN KTP DI DUA KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT)
  105. ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN BAGI KARYAWAN TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DI PT TELKOM TBK KANTOR DIVRE V (BIDANG PERFORMANSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA) SURABAYA
  106. BUDAYA KERJA, KEMAMPUAN DAN KOMITMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  JAWA TIMUR
  107. PENGARUH TINGKAT KECERDASASAN EMOSI DAN SIKAP PADA BUDAYA ORGANISASI PADA ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) PEGAWAI PT PELABUHAN INDONESIA III
  108. ANALISIS HUBUNGAN KONSEP DIRI DENGAN FAKTOR KETURUNAN DAN GAJI YANG DITERIMA OLEH TENAGA PERAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
  109. PENGEMBANGAN MODEL PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DINAS DI LINGKUP PERTANIAN KABUPATEN SAMPANG (TINJAUAN BERDASARKAN METODE ANALISIS FUNGSI STATISTIK)
  110. PENGARUH PROGRAM BUSSINES DEVELOPMENT SERVICE (BDS) TERHADAP KINERJA PENGELOLA USAHA KECIL MENENGAH DI JAWA TIMUR
  111. PENGEMBANGAN MODEL DATABASE SEBAGAI PENENTUAN INSENTIF BERBASIS PRESTASI KERJA STAF ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN REKTORAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA
  112. ANALISIS MODEL PENGEMBANGAN POLA KARIER PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT TELKOM DIVISI REGIONAL V JAWA TIMUR
  113. MENGEMBANGKAN MANUSIA PARIWISATA DENGAN METODE ANALISIS SITUASIONAL SEBAGAI MODEL KOMPETENSI SDM DI DISPARINKOM KABUPATEN GRESIK
  114. PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PT. CHEIL JEDANG INDONESIA DI JOMBANG JAWA TIMUR
  115. ANALISIS DIMENSI PENILAIAN PRESTASI KERJA KARYAWAN BANK SYARIAH MANDIRI DI WILAYAH JAWA TIMUR
  116. ANALISA SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI TIDAK TETAP
  117. PENGARUH WIRAUSAHA TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR INDIVIDU PADA DISTRIBUTOR MULTI LEVEL MARKETING “ X “ DI MALANG
  118. PEMBANGUNAN DESAIN MATERI PELATIHAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KOPMPETENSI KARYAWAN TEKNIS DIVISI PERTANIAN PT. NUSA INDO AGROMADANI SURABAYA
  119. PENGARUH PENGEMBANGAN PEGAWAI DALAM KONTEKS IMPLEMENTASI ONLINE SYSTEM TERHADAP KEPUASAN KERJA, KOMITMENT DAN KINERJA PEGAWAI PADA PT. BANK JATIM DI SURABAYA
  120. Pengaruh Locus of Control, Orientasi Tujuan Pembelajaran dan Lingkungan Kerja Terhadap Self Efficacy dan Transfer Pelatihan Karyawan PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur
  121. PEMBANGUNAN DESAIN MATERI PELATIHAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KOPMPETENSI KARYAWAN TEKNIS DIVISI PERTANIAN PT. NUSA INDO AGROMADANI SURABAYA
  122. ENTERPRENEURIAL GOVERNMENT DALAM PERSEPSI PEJABAT BIROKRASI
  123. PENGARUH KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERHADAP KINERJA APARATUR
  124. PENGARUH KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
  125. PENGARUH PERILAKU APARATUR DAN KOMUNIKASI BIROKRASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
  126. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI UNIT PELAYANAN TERPADU (UPT) KABUPATEN JEMBER
  127. Analisis kelayakan Pembentukan Daerah Kota Tomohon
  128. STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT
  129. KUALITAS PELAYANAN APARAT PASCA PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DI KANTOR KECAMATAN PALLANGGA KAB. GOWA
  130. ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGASDEKLOK
  131. ANALISIS KINERJA PDAM “TIRTA MUSI” KABUPATEN REJANG LEBONG
  132. ANALISIS KINERJA INSTANSI DINAS PASAR PEMERINTAH KOTA JAMBI
  133. EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAHPROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
  134. EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BUMD (STUDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA KOTA CIREBON)
  135. EFISIENSI PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT DI PROPINSI DIY
  136. evaluasi kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram
  137. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU
  138. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI KABUPATEN TANGERANG
  139. KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN JEMBRANA
  140. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA JAMBI (STUDI KASUS DINAS PASAR)
  141. ANALISIS KINERJA DPRD DALAM ERA OTONOMI DAERAH (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah)
  142. pelaksanaan fungsi DPRD Kepulauan Riau dalam membentuk pola hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Riau
  143. Evaluasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Dalam Proses Mewujudkan  Good Governance di Era Otonomi Daerah (Studi Tentang Perda Kabupaten Siak)
  144. HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM PROSES PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN   MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
  145. Implementasi Kebijakan Kemitraan Pemerintah Kota dan Swasta Dalam Pembangunan Peremajaan Pasar Sukaramai Pekanbaru
  146. KINERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM ERA OTONOMI
  147. ANALISIS PROSES PEMILIHAN WALIKOTA KENDARI
  148. KINERJA ORGANISASI PUBLIK (KASUS DI DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA)
  149. ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN RESOLUSI KONFLIK ANTAR ETNIS DAYAK-MADURA DI SAMPIT KALIMANTAN TENGAH
  150. Analisis kinerja pelayanan Kantor Pertanahan, studi kasus proses pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
  151. Analisis bentuk New Public Management di Kabupaten Kutai Kartanegara pasca pelaksanaan otonomi daerah
  152. KEMANDIRIAN PENGELOLAAN MUTASI PNS ANTAR DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH
  153. PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN” (Kajian diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003)
  154. PROSES PELELANGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI   KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 (STUDI KASUS PROYEK PENYEHATAN LINGKUNGAN  PERMUKIMAN DINAS PERMUKIMAN PRASARANA WILAYAH KOTA PEKANBARU DIPDA TAHUN 2002)
  155. RESTRUKTURISASI BIROKRASI DAN PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE (Aspek Kompetensi Administrasi, Transparansi  dan Efisiensi dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabalong)
  156. Pengaruh Pengawasan Oleh Partai Politik Terhadap Kinerja  Anggota Fraksi di DPRD (Studi Pengawasan di DPD Partai Golkar Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)”
  157. PERSIAPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 45  TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
  158. Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tentang Pengambilan Air Bawah Tanah
  159. Analisis Kinerja Perusahaan Daerah Air Bersih Kab. Sukabumi (Setelah Pembaharuan sistem organisasi)
  160. Kinerja DPRD Kabupaten Manggarai(suatu tinjauan pada aplikasi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan)
  161. Program Kemitraan Rumah Sakit Umum Kabupaten Karimun
  162. identifikasi sektor unggulan di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
  163. ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
  164. UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN INDUSTRI TELOR ASIN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MULYOSARI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG
  165. ANALISIS TIPOLOGI DAN PENGEMBANGAN DESA-DESA PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG
  166. PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEKERJA SOSIAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL  PROPINSI JAWA TIMUR
  167. ANALISIS KARATERISTIK INDIVIDU DAN KARATERISTIK ORGANISASI TERHADAP PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI
  168. ANALISIS TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAMBIROKRASI PEMERINTAHAN (STUDI TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR)
  169. KOMITMEN ORGANISASI POLITIK PADA PARTISIPASI PEREMPUAN DI JAWA TIMUR
  170. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KATINGAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
  171. KEPEMIMPINAN DAN LAPISAN TENGGER DI DAERAH BROMO (STUDI TENTANG KOMPETENSI KEPEMIMPINAN TRADISIONAL DAN PEMERINTAHAN DESA NGADISARI KECAMATAN SUKAPURA KAB. PROBOLINGGO
  172. ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN MENJADI ANDALAN PENDAPATAN DAERAH DI PROPINSI JAWA BARAT
  173. POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI KOTA BEKASI
  174. Kinerja Kantor Pasar Dalam Mengoptimalisasi Retribusi Pasar di Kabupaten Dairi
  175. POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI  PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BARRU PROPINSI SULAWESI SELATAN, 1998/1999 – 2000
  176. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kabupaten Tangerang
  177. MANAJEMEN STRATEGIS UNTUK OPTIMALISASI KINERJA  PADA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN  DAERAH KABUPATEN PASIR
  178. KAITAN SIFAT ULTRASONIK DENGAN MAMPATAN BATU PASIR
  179. ANALISIS TEKNOLOGI INTERNET BANKING DAN SMS BANKING TERHADAP KEPUASAN NASABAH DI YOGYAKARTA
  180. EKSTRAKSI VANILI SECARA ENZIMATIK DARI BUAH VANILI (Vanilla planifolia ANDREWS) SEGAR
  181. PEMANASAN BERULANG TERHADAP KANDUNGAN GIZI “SIE REUBOH” MAKANAN TRADISIONAL ACEH
  182. ANALISIS KOMPARASI TEKNOLOGI BUBU DASAR DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN DI KLUNGKUNG BALI
  183. PENGARUH PENGGUNAAN PERALATAN KIT IPA DALAM PEMBELAJARAN IPA TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPA SISWA SD NEGERI DI KECAMATAN PURWOREJO KOTA PASURUAN JAWA TIMUR
  184. DAMPAK KEBIJAKAN PENDIDIKAN TERHADAP AKSESIBILITAS MASYARAKAT DALAM MEMPEROLEH KESEMPATAN PEMERATAAN PENDIDIKAN TINGGI”
  185. HUBUNGAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN SIKAP GURU TERHADAP PEKERJAAN DENGAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU MATEMATIKA SMP NEGERI DI KABUPATEN PANDEGLANG
  186. PENGARUH RESISTENSI PERUBAHAN DAN KECERDASAN EMOSI DOSEN TERHADAP SIKAP DOSEN MENGENAI PERUBAHAN ITS DARI PTN MENUJU PT BHMN
  187. IMPLEMENTASI MODEL BELAJAR KONSTRUKTIVIS DALAM PEMBELAJARAN FISIKA UNTUK MENGUBAH MISKONSEPSI DITINJAU DARI PENALARAN FORMAL SISWA
  188. ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS KOMPETENSI PADA SISWA SLTP
  189. HUBUNGAN GAYA PENGASUHAN ORANG TUA AUTHORITARIAN DENGAN KEMANDIRIAN EMOSIONAL REMAJA (Studi Remaja Madya dalam Perspektif Psikologi Perkembangan Pada Siswa SMA Negeri I Punggaluku Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara)
  190. HUBUNGAN KONTROL DIRI DAN PERSEPSI REMAJA TERHADAP PENERAPAN DISIPLIN ORANG TUA DENGAN PROKRASTINASI AKADEMIK
  191. PROSES DAN HASIL BELAJAR BIOLOGI MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF (JIGSAW)
  192. PEREMPUAN MEMAKNAI FISIKA (STUDI KASUS DI JURUSAN FISIKA, FMIPA-UI
  193. ANALISIS JALUR HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI BERDASARKAN KECERDASAN, STRATEGI-STRATEGI METAKOGNITIF, DAN PENGETAHUAN AWAL
  194. PENGENDALIAN HAMA BELALANG KEMBARA (Locusta migratoria) DENGAN MENGGUNAKAN GELOMBANG ULTRASONIK DI KALIMANTAN BARAT
  195. ANALISIS TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN PROSES HIRARKI ANALITIK DAN METODA VALUASI KONTINGENSI (Studi Kasus Di Jakarta Timur)
  196. EKSTRAK BENALU TEH (Scurrula oortiana) SEBAGAI IMUNOMODULATOR DAN ANTITUMOR INFEKSI Marek’s Disease Virus (MDV) SEROTIPA 1 ONKOGENIK PADA AYAM
  197. Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru
  198. PENGARUH PEMBERIAN SUSU BERKALSIUM TINGGI TERHADAP KADAR KALSIUM DARAH DAN KEPADATAN TULANG REMAJA PRIA
  199. TEKNOLOGI PENANGKAPAN PILIHAN UNTUK IKAN CAKALANG DI PERAIRAN SELAYAR PROPINSI SULAWESI SELATAN
  200. KAJIAN EKOLOGIS DAN BIOLOGI UNTUK PENGEMBANGAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT (Eucheuma cottonii) DI KECAMATAN KUPANG BARAT KABUPATEN KUPANG PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
  201. PENGARUH ECONOMIC CONTENT, RESOURCE CONTENT DAN SOCIAL CONTENT TERHADAP KEPERCAYAAN, KEPUASAN, DAN KOMITMEN SERTA RELATIONSHIP INTENTION DEBITUR BANK SUMUT DI SUMATERA UTARA
  202. PERBAIKAN TANAH MEDIA TANAMAN JERUK DENGAN BERBAGAI BAHAN ORGANIK DALAM BENTUK KOMPOS
  203. PERBEDAAN BUDAYA DAN ADAPTASI ANTAR BUDAYA DALAM RELASI KEMITRAAN INTI-PLASMA (Studi tentang Komunikasi Antar Budaya: Kasus Kemitraan antara Perusahaan Inti dan Petani Plasma di Perusahaan Teh PT Pagilaran)
  204. DIMENSI TEGAKAN DAN PENGARUH PEUBAH TEMPAT TUMBUH TERHADAP PRODUKSI DAMAR MATA KUCING (Shorea javanica K. et. V.) DI KRUI LAMPUNG BARAT
  205. PENAMPILAN REPRODUKSI INDUK IKAN BAUNG (Hemibagrus nemurus Blkr) DENGAN PEMBERIAN PAKAN BUATAN YANG DITAMBAHKAN ASAM LEMAK N-6 DAN N-3 DAN DENGAN IMPLANTASI ESTRADIOL-17B DAN TIROKSIN
  206. KAJIAN PENAMPILAN REPRODUKSI IKAN LELE (Clarias gariepinus) BETINA MELALUI PENAMBAHAN ASCORBYL PHOSPHATE MAGNESIUM SEBAGAI SUMBER VITAMIN C DAN IMPLANTASI DENGAN ESTRADIOL-17B
  207. PENAPISAN GENOTIPE DAN ANALISIS GENETIK KETAHANAN PEPAYA TERHADAP PENYAKIT ANTRAKNOSA
  208. INDUKSI VARIAN SOMAKLON MELALUI IRADIASI SINAR GAMMA DAN SELEKSI IN VITRO UNTUK MENDAPATKAN TANAMAN NILAM TOLERAN TERHADAP CEKAMAN KEKERINGAN
 


Comments

MUHAMAD ALI

11/06/2010 18:02:30

minta tolong dong tesis pelaksanaan fungsi dprd dalam membangun pola kemitraan dengan pemerintah daerah dalam pembangunan

 

ira ukie

12/21/2010 09:17:20

tolong jelasin tentang PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

 



Leave a Reply

    Cara bertranksaksi :
    1. SMS ke                     0813 246 23174, dengan menyebutkan judul tesis yang anda inginkan dan alamat email anda untuk pengiriman file
    2. Kirim/Transfer             Rp. 150 ribu biaya pengiriman tesis ke : Bank Mandiri, No Rek 134-000-4386941 , a.n. LUSIANA
    3. SMS lagi bahwa anda telah melakukan transfer kemudian kami cek ke rekening dan segera mengirimkan email berisi tesis pesanan an

    WARNING!

    Terima kasih telah menjadikan tesis tersebut sebagai bahan referensi bukan sebagai bahan jiplakan. kami tidak mendukung plagiat, bahan tersebut disediakan sebagai referensi dalam penulisan tugas akhir, bila anda merasa keberatan karyanya kami tampilkan dan menjadi bahan referensi bagi para peneliti lainnya, bisa kami hapus dari daftar ini, silahkan hubungi ke alamat email *biaya tsb hanya sebagai pengganti biaya maintenance weblog, pencarian bahan, operasional pulsa dan connecting internet